Media Massa Indonesia Berbohong Lagi tentang Timor Leste*

PADA 8 Mei 2005, majalah Tempo memberitakan penembakan terhadap tentara Indonesia oleh anggota Border Patrol Unit (BPU) Kepolisian Nasional Timor Leste di Daerah aliran sungai Malibaca yang membatasi Timor Leste dan Indonesia.
Tak satupun sumber Timor Leste dikutip. Sumber Indonesia yang dikutip pun hanya sumber pemerintah seperti pejabat militer atau pejabat sipil. Pernyataan Kolonel Amir Hamka Manan, Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang bahkan dijadikan eye-catcher.

Klarifikasi terhadap sikap pemerintah Timor Leste malah didapatkan dari Kolonel Manan. Singkat cerita, Tempo melaporkan beberapa hal: (1) bahwa pasukan Indonesia sedang melakukan patroli rutin dan memergoki pelintas batas, (2) bahwa para penyelundup yang bersenjatakan parang, mengancam dan melempari tentara Indonesia (3) bahwa penembakan dilakukan terlebih dahulu oleh pihak Timor Leste, (4) bahwa lima polisi pelaku penembakan telah dinonaktifkan dan empat dari sembilan warga sipil yang terlibat penyeludupan telah tertangkap.

Sebagaimana jadinya sebuah pemberitaan yang sepihak, apa yang hilang dari pemberitaan Tempo adalah kemungkinan lain dari apa yang keluar dari mulut sumber resmi seperti pejabat militer. Apa yang ditulis Tempo ternyata jauh berbeda bahkan bertolak belakang dengan versi polisi Timor Leste, setelah diklarifikasi oleh penulis langsung ke tempat penembakan di sub-distrik Tapo Memo Timor Leste.

Pihak kepolisian Timor Leste menyatakan bahwa pihak pasukan Indonesia justru membekingi penyeludupan. Komandan BPU di Tapo Memo, Abilio Carvalho mengatakan: “Bagaimana bisa dikatakan berpatroli dan memergoki pelintas, kalau barang-barang dari Timor Barat ditumpuk dulu di pos tentara?” Carvalho mengatakan bahwa penembakan itu terjadi saat anggota TNI melakukan transaksi curang dengan masyarakat dimana isi jerigen yang ditransaksikan bukanlah minyak tanah melainkan air.

Seorang pelaku akhirnya mengetahui kecurangan ini dan berlari ke arah Timor Leste tanpa membayar untuk memberitahu teman-temannya yang telah lebih dahulu melakukan transaksi. Tiga anggota TNI lantas mengejar ke arah Timor Leste namun dihadang oleh polisi Timor Leste. Peringatan pihak Timor Leste tidak diindahkan.

Bahkan Lettu Teddy Setyawan terlebih dahulu menembak tiga kali di dalam wilayah Timor Leste. Polisi Timor Leste akhirnya menembak paha kiri Lettu Tedy Setyawan. “Kalau kami memang ingin membunuh mereka, mereka tidak akan kembali hidup-hidup, karena ada yang sudah masuk sampai dalam air dan gampang menembaknya” kata seorang anggota BPU di pos Tapo Memo.

Hasil investigasi sementara yang dilakukan Kolonel Fernando Reis, Perwira Penghubung Militer PBB pun ditolak oleh Komandan Satgas Pamtas NTT-Timtim, Letkol Art Yul Aviandi.

Pemberitaan sepihak ini tak hanya dilakukan oleh Tempo. Republika-online 16 Mei 2005 mengutip Kol. Manan yang meragukan kenetralan penyelidik PBB dan karenanya menolak secara tegas hasil investigasi itu. Media Indonesia Online bahkan mengutip Kol.

Manan yang menyatakan bahwa penembakan itu telah direncanakan. Wartawan senior Antara, Peter Tukan panjang lebar menguraikan hubungan sejarah dan budaya Timor Leste dan Timor Barat di Antara News, sambil menuduh Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, “bangsa Barat” dan “bangsa tertentu” telah mengadu domba kedua belah pihak. Detikcom menulis: Penembakan pada Tedy Setyawan terjadi akibat penyerangan sekelompok warga bersenjata dari Timor Leste.

Memang bukan baru sekarang pemberitaan media massa Indonesia tentang Timor Leste sarat propaganda. Invasi Indonesia yang didasari oleh pre-text Fretilin sebagai ancaman komunis lain di Asia Tenggara selain Vietnam, ditelan mentah-mentah oleh media massa Indonesia.

Menjelang pendaratan pasukan Indonesia di Timor Portugis pada tahun 1974, propaganda anti-komunis mulai memenuhi halaman-halaman media massa Indonesia. Awal Agustus 1974 sejumlah media massa Indonesia terutama Berita Yudha, mulai menuduh Asosiasi Sosial Demokrat Timor (Associacão Social Democrata Timorence, ASDT) mencari dukungan komunis.

Sejak pertengahan 1974 RRI Kupang telah mengudarakan sejumlah siaran yang mencoba mendiskreditkan dua partai utama, mencap Fretilin sebagai komunis dan UDT sebagai neo-fasis. Media-media di Indonesia mengangkat cerita tentang infiltrasi Komunis Cina ke koloni ini, laporan tak pernah terbukti kebenarannya.

Juga ada sejumlah berita tentang kekerasan politik, misalnya pada 12 September 1974 Sinar Harapan, menurunkan laporan tentang pembunuhan liurai Ainaro bersama lima orang keluarganya. Juga tak pernah terbukti kebenarannya. Di akhir tahun 1974 juga ada sejumlah laporan yang salah tentang orang Timor yang mengungsi ke wilayah Indonesia untuk menghindari kekerasan dan penyiksaan. November 1974, pers Jakarta memuat cerita tentang keterlibatan Cina (terutama Maois) dalam masalah Timor yang menyitir bahwa demonstrasi-demonstrasi dibiayai oleh ‘Cina kiri’. Sebuah artikel Berita Yudha memberitakan empat anggota klandestin Cina memasuki Timor lewat Australia.

Topik yang tidak pernah disentuh samasekali oleh media massa Indonesia adalah manuver diplomatik dan taktik disinformasi yang lancarkan operasi intelijen Indonesia terhadap Timor Portugis sejak Oktober 1974.

Operasi yang diberi nama Operasi Komodo itu melibatkan sejumlah intel sipil dan militer dibawah koordinasi Bakin/Opsus dipimpin oleh Jenderal Ali Murtopo, asisten pribadi presiden Soeharto. Sampai Februari 1975 propaganda Bakin/Opsus lewat media-media massa Indonesia mencapai puncaknya. Propanganda-propaganda ini bertujuan mengantagoniskan tim dekolonisasi portugis yang sedang berusaha keras memperkuat komitmen mereka terhadap penentuan nasib sendiri rakyat Timor, dan untuk menghancurkan koalisi UDT dan Fretelin.

Selama masa pendudukan Indonesia, jelas gerakan-gerakan pembebasan Timor Leste telah diadili lebih dahulu oleh media, sebelum diadili oleh pengadilan. Media seakan tak mampu melepaskan diri dari “kewajiban” menjadi corong penguasa.

Hasil penelitian penulis tentang pemberitaan media massa Indonesia tentang Timor sejak tahun 1974-1999 menunjukkan bahwa hanya majalah Tempo yang relatif berimbang dalam pemberitaan, dibanding media mainstream lain seperti Kompas, Sinar Harapan atau Suara Pembaruan, dan Media Indonesia. (Messakh, 2004).

Ketiga perang saudara meletus di Timor pertengahan Agustus 1975 misalnya, hanya Tempo yang mengirimkan wartawan George Junus Aditjondro ke Dili dan Salim Said ke Portugal. Hasilnya, laporan utama edisi 6 September 1975 yang diberi judul utama; “Cerita dari Portugal” lumayan berimbang.

Walaupun disana sini muncul caption foto yang terasa tendensius dan mengganggu, berimbangnya peliputan Tempo ini menunjukkan suatu pencapaian yang luar biasa jika mengingat kontrol yang luar biasa terhadap media pada saat itu. Kita ingat baru awal tahun 1974 sejumlah pers yang vokal seperti Indonesia Raya dan Mahasiswa Indonesia dibredel pasca peristiwa Malari.

Media jelas bukanlah pengadilan yang berhak menentukan benar dan salahnya masing-masing pihak. Tetapi dengan hanya menggaungkan suara sumber-sumber dominan, media jelas telah mengambil alih tugas pengadilan. Pengadilan oleh pers inilah yang berlaku terhadap gerakan pembebasan selama masa pendudukan Indonesia di Timor Leste.

Apa yang dikatakan Noam Chomsky dan Edward Herman (Manufacturing Consent - The Political Economy of the Mass Media, 1988) sebagai propaganda media adalah kondisi dimana media cenderung melayani tujuan-tujuan elite yang dominan di dalam negara dimana kendali kekuasaan sepenuhnya ditangan birokrasi negara dimana kontrol monopolistik dan aturan formal penyensoran atas media diberlakukan.

Model propaganda ini menguraikan ketidakdilan dalam kekayaan dan kekuasaan dan efek bergandanya pada kepentingan dan pilihan media massa. Uang dan kekuasaan dapat menyaring habis berita yang layak diberitakan, meminggirkan lawan atau pihak yang bertentangan, dan membiarkan penguasa dan kepentingan-kepentingan pribadi yang dominan menyebarkan pesan mereka ke publik.

Menurut model ini, untuk bisa dimuat sebuah berita harus melewati sejumlah filter: (1) besar kecilnya kepemilikan dan terkonsentrasinya kepemilikan media, dan orientasi profit dari perusahaan media massa yang dominan; (2) periklanan sebagai sumber pendapatan utama media massa. Seperti yang dikatakan McLuhan: “Iklan selalu merupakan berita baik”. Untuk menjaga keseimbangan iklan, media perlu memuat sebanyak mungkin berita buruk. Analisis ini sebagian menjelaskan kesulitan para politisi menjual pesan positif, dan munculnya spin-doctor. (3) ketergantungan media kepada informasi yang disiapkan oleh sumber-sumber pemerintah, bisnis dan “ahli” yang dibiayai atau disenangi sumber-sumber utama dan agen kekuasaan tersebut; (4)”flak” sebagai sebuah tujuan untuk mendisiplinkan media; dan (5)”anti-komunis” sebagai sebuah agama nasional dan mekanisme kontrol.

Elemen-elemen ini berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Bahan mentah untuk sebuah berita harus melewati filter-filter ini. Apa yang tersisa kemudian hanyalah ampas untuk diberitakan. Hasil saringan ini pertama-tama harus cocok dengan diskursus, interpretasi, dan definisi tentang apa yang layak diberitakan (newsworthy) yang sekaligus menjelaskan dasar dan pola kerja dari apa yang disebut sebagai propaganda.

Propaganda media massa seperti inilah yang meracuni hati dan pikiran banyak orang Indonesia tentang Timor. Selama lebih dari 24 tahun orang Indonesia tidak pernah mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi di Timor Leste.

Sejarah Timor adalah sejarah tersembunyi bagi banyak orang Indonesia. Yang tertanam dalam benak kebanyakan orang Indonesia adalah bahwa orang Timor tidak tahu berterima kasih, sudah dilepaskan dari komunisme dan dianak-emaskan dalam pembangunan, tapi selalu ingin memberontak.

Yang tidak muncul dalam benak kita adalah bahwa pemerintah dan militer Indonesia telah memperkosa kemerdekaan orang Timor dan bahwa pihak diplomat dan intelijen Indonesia berada di balik rekayasa perpecahan partai-partai dan membesar-besarkan keinginan untuk berintegrasi dengan Indonesia yang sebenarnya diinginkan oleh tak lebih dari 8% pengikut partai Apodeti. Orang-orang Apodeti yang kemudian pro-Indonesia jelas menginginkan kemerdekaan. Ideologi komunis menjadi racun yang mujarab. Karena itulah koalisi antara Fretilin dan UDT perlu dihancurkan agar lebih banyak orang Timor yang pro-intergrasi. Koalisi itu hanya berumur kurang lebih seminggu. Setelah koalisi UDT-Fretilin pecah, terbentuklah Movimento Anti-Comunist (MAC), yang merupakan fusi partai UDT, KOTA dan Trabalista untuk mengayang Fretilin yang dituduh komunis.

Sejarah Timor Leste merupakan sejarah yang tak lepas dari propaganda media, baik media massa Indonesia maupun media-media barat yang semula menyantap mentah-mentah apa yang dikeluarkan Antara, kantor berita resmi pemerintah Indonesia. Propaganda secara sadar maupun tidak jelas membuktikan bahwa tangan sejumlah media juga berdarah-darah dalam sejarah Timor.

Semestinya, propaganda semacam ini semakin absen ketika kepemilikan media-media tidak dimonopoli penguasa dan sensor resmi tidak lagi diberlakukan. Apalagi ketika media aktif bersaing, secara rutin menyerang dan membeberkan kesalahan korporasi dan pemerintah, secara agresif menggambarkan diri mereka jurubicara kebebasan berpendapat dan kepentingan umum.

Apa yang tidak terbukti adalah keterbatasan dari kritik media dan adanya ketidakdilan yang luar biasa dalam pengarahan sumberdaya dan efeknya pada akses kepada media swasta dan pada tingkah laku serta penampilan media.

Lalu apa sebenarnya masalah kronis pemberitaan media massa Indonesia tentang Timor Leste? Ada semacam pola yang berulang dalam pemberitaan media massa Indonesia sejak tahun 1975 sampai sekarang.

Pertama, ketergantungan pada sumber-sumber resmi pemerintah atau sumber yang pro pemerintah. Media massa tertarik ke dalam hubungan symbiotik dengan sumber-sumber informasi yang powerful melalui kebutuhan ekonomis dan pertautan kepentingan. Media membutuhkan sumber aliran yang kuat dan reliable untuk bahan mentah berita. Media mempunyai tuntutan rutin berita dan jadwal imperative yang harus mereka penuhi. Media sebesar apapun tak mungkin mempunyai reporter dan kamera di semua tempat dimana berita penting mungkin saja muncul. Ekonomi mengarahkan mereka memusatkan sumberdaya mereka dimana berita sering muncul, dimana desas-desus dan bocoran penting sering muncul dan dimana konferensi pers secara rutin dilakukan. Mark Fishman menyebut hal ini sebagai "the principle of bureaucratic affinity: only other bureaucracies can satisfy the input needs of a news bureaucracy."

Pola kedua adalah ideologi anti-komunis yang sebelumnya dilayani dengan baik yang sekarang mulai berganti wajah menjadi ideologi anti-asing, sejak isu komunisme menjadi isu yang tak hangat lagi pasca Perang Dingin. Sebagaimana kebanyakan orang, media massa pun seperti setengah hati melepas Timor. Bagaimanapun usaha untuk memoles sebuah berita, dendam terhadap keterlibatan entitas asing akan nampak dalam pemberitaan.

Ketiga, kekuatiran akan tanggapan negatif (flak) terhadap pernyataan atau pemberitaan media. Perang melawan premanisme yang gencar dalam media massa Indonesia merupakan salah satu bukti bahwa “flak” merupakan sesuatu yang mengancam dan mahal bagi bagi media. Pemberitaan tentang Timor Lorosae tentu berada di bawah bayang-bayang tanggapan negatif ini.

Lepas dari sejumlah pencapaian profesionalisme yang mengagumkan dari media seperti yang terjadi pada Tempo, filter-filter ekonomi dan politik ternyata masih berlapis-lapis dalam news-room media massa di Indonesia.

Dengan hanya menggaungkan suara dari sumber-sumber resmi seperti TNI dan anggota DPR yang belum tentu berada di tempat kejadian, media massa Indonesia jelas telah menjadi corong propaganda kelompok dominan. Apalagi komentar sumber resmi itu sering bernada jingoistik, percaya secara ekstrim bahwa negara sendiri selalu yang terbaik. Wakil Ketua DPRD NTT, Kristo Blasin yang dikutip Tempo misalnya menyatakan bahwa warga Timor Leste saat ini sedang mengalami krisis ekonomi, sehingga kerap berbuat apa saja untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan penyeludupan. Cuap-cuap para anggota DPR sekarang mengingatkan kita akan HJ Naro, wakil ketua DPR yang mewakili daerah Nusa Tenggara, yang sejak awal dekolonisasi Timor, rajin berkomentar soal Timor dan samasekali tidak menyukai pemberian dukungan kepada orang Timor untuk membentuk suatu negara merdeka.

Ideologi anti-komunis jelas tidak begitu relevan lagi setelah berakhirnya Perang Dingin, tetapi pola “mencari kambing hitam” tetap berulang dalam hubungan antar bangsa. Dan media yang gemar mengutip komentar pejabat bernada demikian, sebenarnya telah mempropagandakan dengan baik semangat itu. Kebenaran dan fakta bukan lagi ukuran atas nama nasionalisme sempit. Pertanyaan yang muncul, apa untungnya melakukan pemberitakan sepihak yang dengan sendirinya berarti menjelekkan Timor Leste di saat pemimpin kedua negara ini telah melakukan berbagai langkah untuk hidup berdampingan secara damai?

Pemberitaan peristiwa penembakan di sungai Malibaca ternyata membuktikan media massa Indonesia belum bergeser jauh dari kegemaran mengumandangkan suara kelompok dominan. Pemberitaan yang sekedar mengutip komentar pejabat (talking news) seperti ini menunjukkan dengan jelas bahwa media massa sebenarnya tidak peduli dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dibalik sebuah peristiwa. Peristiwa itu tentu berharga sebagai berita (newsworthy) tetapi kebenaran dibalik peristiwa itu tidak pernah disentuh.

Sebuah penyeludupan bukan pencurian. Penyeludupan adalah sebuah transaksi ilegal, yang tentu melibatkan lebih dari satu pihak. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah dengan siapa rakyat Timor Leste melakukan penyeludupan. Yang jelas, kita tahu bahwa hanya TNI dan Polri yang punya kuasa dan senjata di wilayah perbatasan.

Rezim telah berubah, tetapi ternyata media belum berubah. Sumber tentara dan offisial pemerintah tetap menjadi sumber kegemaran entah karena alasan keterbatasan sumber daya, kuasa absolut editor atau kemalasan wartawan.

Padahal menyeberang ke Dili bukan masalah besar bagi media besar macam Tempo. Media massa Indonesia, sadar atau tidak melayani kepentingan kelompok dominan dengan baik dalam soal Timor Leste. Apapun kepentingan itu, propaganda semacam ini jelas menguntungkan pihak yang pesan sampai kepada pembaca. Pihak yang pesannya tak sampai jelas menjadi korban pengadilan media. Berubahnya istilah Timor-Timur menjadi Timor Leste dalam pemberitaan media massa Indonesia tak membuktikan perubahan apa-apa.

*pernah dimuat di majalah Talitakum, edisi Juni 2005