Showing posts with label Journalism. Show all posts
Showing posts with label Journalism. Show all posts

Thursday, June 28, 2012

Tujuh koran terakhir dari Palmerah

Kubawa pulang tujuh edisi terakhir koran yang kami hasilkan di malam-malam Palmerah. Akan kusimpan baik-baik dan suatu saat akan kutunjukkan kepada anakku bahwa aku memang diharapkan kakek mereka menjadi pendeta tetapi aku memilih menjadi wartawan.

Namun dewa Hermes tetap berpihak padaku sejak aku belajar Hermeneutika di sekolah Theology sampai menjadi pemimpin koran kampus, koran LSM dan akhirnya wartawan THE JAKARTA POST. Dewa pembawa pesan itu berkata kepadaku bahwa yang penting bukanlah medium dari pesan namun bagaimana agar pesanmu sampai. Di situ kamu dihitung telah menjalankan tugasmu.

Terlalu berlebihan jika aku mengatakan aku terlahir sebagai wartawan, namun aku harus akui bahwa jalan hidup yang kupilih membentuk aku sebagai wartawan dan aku akan tetap sebagai pembawa berita di manapun aku berada. Terima kasih kawan-kawan Palmerah yang tak mungkin kusebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada semua teman wartawan yang telah menjalani hari bersama-sama sebagai wartawan. 

Tidak akan ada lagi moment kita disibukkan dengan mencari kutipan segar, nyeletuk atau aneh yang membuat sebuah karakter hidup di halaman koran, mencari color dan detail yang membuat story menjadi lebih real. Tidak akan ada lagi keharusan mendiskripsikan events secara elegan untuk membuat pembaca ikut tertawa, menangis atau marah. Tidak akan ada lagi keharusan untuk menghibur dan memberi informasi, untuk menggambarkan bagaimana rasanya di lapangan, arena pertandingan, atau di locker room. Tidak akan ada lagi keharusan memberi makna sebuah story dan menempatkannya dalam perspektif. Dan oh, tidak akan ada lagi deadline dalam waktu 15 menit.

Tidak akan ada lagi hari-hari di jurang di pertandingan paragliding, di pantai di pertandingan jetsky atau selancar, di pinggir lapangan volley pantai, dekat dengan pemain sepakbola ternama, mengetik dengan kaki celana digulung di atas meja karena kebanjiran. Tidak akan ada lagi kesulitan menemukan LEAD, kesulitan mengambarkan magnitude dari sebuah event, menempatkan dalam konteks historis.

Tidak akan ada lagi keharusan menahan diri bertingkah seperti fans walaupun hati tak dapat ditahan untuk meminta tandatangan olahragawan favorit. Kita punya akses yang dimimpikan oleh semua fans, namun kita tak bisa bertingkah seperti fans memakai jersey dan nomor punggung pemain favorit kita.

Tidak akan ada lagi jalan kaki sepanjang lintasan atau mengintari stadion karena angkutan umum tak diperbolehkan di kompleks olahraga. Tidak akan ada lagi kutipan-kutipan yang klise dan menyebalkan tentang  "penyelesain akhir" atau bagaimana menjadi focus agar bisa menang.Tidak akan ada lagi rapat-rapat yang kadang cerdas kadang dull, kadang membuat tertawa terpingkal, kadang menyebalkan. Tidak akan ada lagi MUNTABER (muntah-muntah tanpa berita). Tidak akan ada lagi martabak, pizza atau kue dan makanan gratis saat ada yang berulang tahun atau resign. Tidak akan ada lagi berantem karena tampilan dan isi halaman dianggap kurang bagus atau tak sesuai hasil rapat. Tidak akan ada lagi kunjungan pejabat dan celebrity.

Itulah hari-hari kita. Hari-hari di mana kita dibentuk, karena tak ada wartawan olahraga yang langsung dari bangku kuliah langsung menuju Wimbledon atau Piala Eropa. Tidak ada wartawan lepas dari bangku kuliah langsung mewawancarai Fabregas atau LeBron James. Tidak ada yang langsung mewancarai pemegang Nobel Perdamaian atau seorang  Presiden. Semua dimulai dari reporter. Lebih tepat masa uji coba menjadi reporter. Kurang tidur namun tetap harus bangun pagi menjadi kebiasaan. Lupa makan sampe kena maag adalah langganan. Pulang malam bukan cuma urusan pekerja klub hiburan malam. Dan ohhh Roker malam adalah kami. Kami adalah wartawan merangkap ROKER MALAM (Rombongan Kereta Malam).

Malam-malam Palmerah akan berakhir bagiku...Aku datang ke Palmerah dengan sebuah koper dan 'one way ticket' hasil pinjaman family. The Jakarta Post menjanjikan akan membayar ticket pulangku jika aku tidak diterima. Ternyata tidak ada ticket pulang bagiku, sampai enam tahun kemudian, sampai kedua anakku lahir di Jakarta. Dua hari lagi aku akan pulang dengan tiket yang kubeli sendiri. Doakan aku di jalan yang baru..tetap sebagai pembawa pesan....

Palmerah, 28 Juni 2012
Dua hari menjelang

Wednesday, September 28, 2011

Misery of the ‘oldest profession’


Nottingham

PROSTITUTE Sam was just 15 when she walked the streets for the first time. She had been beaten several times by punters and spent two years in jail after she tried to rob a bank. But she doesn’t have any desire to get out of the game. Matheos Messakh reports…

BORN in Glasgow, Sam now knows Nottingham’s streets like the back of her hand. After all, she was worked as a prostitute on Mappeley Road, Cranmers Street, Villa Road, and Paddington Street for the last 13 years.

Now she mainly works St Ann’s Hill Road, in the up hill part of the city which is home to drugs pushers and hookers desperate to earn enough for their next hit on smack.

Wednesday, November 11, 2009

Former religion reporter now preaches from pulpit

--> -->
PATRICK CONDON
AP/FALL CREEK, Wisconsin

On the first Sunday morning of October, pastor Steve Scott looked far beyond the surroundings of his western Wisconsin congregation to find worthy subjects for their prayers: recent natural disaster victims in Indonesia and the Philippines.
There's nothing unusual about clergy taking inspiration from headlines, but for Scott it's instinctive. He spent 23 years as a journalist at the St. Paul Pioneer Press, most of the last five as religion reporter for Minnesota's second-biggest newspaper.
"What you get with Steve is someone who is able to take current events and use them as a launching pad for sermons and biblical study," said Glen Mabie, a parishioner and a former TV newsman in the nearby city of Eau Claire.
Scott's previous job seemed tailored to his lifelong interest in faith and spirituality and he figured it would be his for decades. But in 2005 his newspaper eliminated the beat, a step many other newspapers are making in lean times. At least seven other metro dailies also cut religion beats, and many others ended or trimmed weekly religion sections, according to the Religion Newswriters Association.
Scott, now 49, was reassigned to cover several St. Paul suburbs. He was "petulant ... pouting ... not very professional," he recalled. When the paper offered buyouts at the end of 2006, he took the opportunity without knowing what he wanted to do next.
He was interested in religion even before he covered it as a reporter. His father, who died when Scott was 6, was a Methodist pastor; after his death, Scott's mother for many years was organist at a Methodist church in Eau Claire, where Scott sang in the choir and was active in the teen youth group.
Once at college Scott stopped worshipping regularly, but he said he never stopped believing in God, and he minored in religious studies.
Even as a sports journalist, Scott kept that interest alive. In 1999, a year before he got the religion beat, he took a seminary class at United Theological Seminary of the Twin Cities. He did so because it "sounded fun."
Scott likes to talk about the notion of a calling. Though the term is most often applied to clergy, he believes it's pertinent to anyone trying to figure out how they can best use their abilities to make the world a better place.
"I absolutely believe, as corny as it might sound, that I was called to be a journalist when I was 14," he said.
But one's calling can change, he said.
The buyout money gave him a few months to think about what to do with his life, and soon he returned to the seminary. He planned to earn a master's degree and approach religion as an academic. He got work as a consultant for North Presbyterian Church in Eau Claire, but when the pastor there died unexpectedly, the congregation asked Scott to take over.
"We can see the signs when we look back that there was something more coming for him," said the Rev. Ann Scott, Scott's wife since 2007 and a Methodist pastor in nearby Chippewa Falls. "We weren't exactly sure what that was. But we believe now that God was at work."
Scott serves every Sunday at the churches in Fall Creek (9 a.m.) and Eau Claire (10:30 a.m.), tackling the challenges of two tiny, graying congregations. Next summer he'll become a full-fledged Methodist minister and get his own congregation somewhere in Wisconsin.
At the Oct. 3 service, he apologized to his parishioners for the chill in the sanctuary.
"You'll be happy to know if you weren't at the church council meeting - we discussed the furnace," Scott told the 15 people scattered through the pews. He vowed it would be fixed soon.
These days, Scott earns about a third of his Pioneer Press salary. It could approach half once he's a commissioned minister; he won't be ordained until the end of a three-year probationary period.
Would he still be at the newspaper if he'd never lost his religion beat? "That's a lot of ifs," he said.
Twice called to professions that are suffering declines, Scott ponders another "if" question about journalism and religion.
"Cynically, some of my friends have asked me: 'What are you thinking? You left the newspaper business, and you're going into the church business?' They sort of share a demographic of a certain age, and they're both wondering why young people don't seem that interested.
"Perhaps there's a point. But I believe in newspapers, and I believe in the church, and despite their flaws, if we didn't have either one ..."
Scott trailed off, not completing the thought.
OCT 18, 2009



Tuesday, November 10, 2009

Gone to the dogs: Church starts pet service

GILLIAN FLACCUS
AP/LOS ANGELES

When the Rev. Tom Eggebeen took over as interim pastor at Covenant Presbyterian Church three years ago, he looked around and knew it needed a jump start.

Most of his worshippers, though devoted, were in their 60s, attendance had bottomed out and the once-vibrant church was fading as a community touchstone in its bustling neighborhood.
Dog service: Bob Hedges, right, sits with his dog Chester, during Sunday services at at Covenant Presbyterian Church in Los Angeles Nov. 1, 2009. The 30-minute worship, complete with individual doggie beds, canine prayers and a tray of dog treats for the offering, is intended to reinvigorate the church's community outreach while attracting new members who are as crazy about God as they are about their four-legged friends. (AP Photo/Richard Vogel)

So Eggebeen came up with a hair-raising idea: He would turn God's house into a doghouse by offering a 30-minute service complete with individual doggie beds, canine prayers and an offering of dog treats. He hopes it will reinvigorate the church's connection with the community, provide solace to elderly members and, possibly, attract new worshippers who are as crazy about God as they are about their four-legged friends.

Before the first Canines at Covenant service last Sunday, Eggebeen said many Christians love their pets as much as human family members and grieve just as deeply when they suffer - but churches have been slow to recognize that love as the work of God.

"The Bible says of God only two things in terms of an 'is': That God is light and God is love. And wherever there's love, there's God in some fashion," said Eggebeen, himself a dog lover. "And when we love a dog and a dog loves us, that's a part of God and God is a part of that. So we honor that."

The weekly dog service at Covenant Presbyterian is part of a growing trend among churches nationwide to address the spirituality of pets and the deeply felt bonds that owners form with their animals.

Traditionally, conventional Christians believe that only humans have redeemable souls, said Laura Hobgood-Oster, a religion professor at Southwestern University in Georgetown, Texas.
But a growing number of congregations from Massachusetts to Texas to California are challenging that assertion with regular pet blessings and, increasingly, pet-centric services, said Hobgood-Oster, who studies the role of animals in Christian tradition.

She recently did a survey that found more than 500 blessings for animals at churches nationwide and has heard of a half-dozen congregations holding worship services like Eggebeen's, including one in a Boston suburb called Woof 'n Worship.

"It's the changing family structure, where pets are really central and religious communities are starting to recognize that people need various kinds of rituals that include their pets," she said. "More and more people in mainline Christianity are considering them to have some kind of soul."
The pooches who showed up at Covenant Presbyterian on Sunday didn't seem very interested in dogma.

Animals big and small, from pit bulls to miniature Dachshunds to bichon frises, piled into the church's chapel to worship in an area specially outfitted for canine comfort with doggie beds, water bowls and a pile of irresistible biscuits in an offering bowl. There were a lot of humans too - about 30 - and three-quarters of them were new faces.

The service started amid a riot of tail-sniffing, barking, whining and playful roughhousing.
But as Eggebeen stepped to the front and the piano struck up the hymn "GoD and DoG," one by one the pooches lay down, chins on paws, and listened. Eggebeen took prayer requests for Mr. Boobie (healing of the knees) and Hunter (had a stroke) and then called out the names of beloved pets past and present (Quiche, Tiger, Timmy, Baby Angel and Spunky) before launching into the Lord's Prayer.

At the offering, ushers stepped over tangled leashes and yawning canines to collect donations and hand out doggie treats shaped like miniature bones in a rainbow of colors.

Donna Lee Merz, a Presbyterian pastor at another Southern California church, stopped in with Gracie, her 14-month-old long-haired miniature Dachshund. The puppywith ears soft as silk was overcome by the other dogs and wriggled across the floor on her belly, quivering with excitement. She finally calmed down when Merz held her in her lap.

"She knew it was a safe place and a good place to be, a place to be loved," Merz said, gently petting Gracie after the service. "I'll be back."

Emma Sczesniak came to Covenant for the first time, lured by the promise that she could worship with her black Lab, Midnight, and her wire-haired Dachshund-terrier mix, Marley.
Marley sat on her lap during the service, while Midnight checked out the other big dogs and sat patiently waiting for his biscuit. Sczesniak said the dog-friendly service came at the perfect time for her: she's been thinking about getting back to church, but wasn't sure how or where to go.
"I don't have any kids, so my pets have always been my children, so it does mean a lot," she said of the dog-inclusive revise. "I haven't been to church in a long time and this may push me into it. I'm getting older and I've been thinking about those things again."

But Midnight, Marley, Gracie and the other pups probably had something more important on their minds as Eggebeen intoned his benediction and the service drew o a close: Just where could they find more of those delicious treats?

For Eggebeen, the night was a spiritual success - and the rest is out of his hands.
"It's important for a church like us just to do good things. The results, we'll just have to see," he said. "Ultimately, that belongs to God."
-----
On the Net:
Covenant Presbyterian Church: http://www.covla.org

Tuesday, May 12, 2009

Nezar Patria: Juggling ownership and press freedom

Matheos Viktor Messakh , The Jakarta Post , Jakarta | Mon, 05/04/2009 2:07 PM | People

JP/Matheos V. MessakhJP/Matheos V. Messakh

Nezar Patria wanted to be a journalist since junior high school, even though it went against the wishes of his father, veteran journalist Syamsul Kahar.

"Although my father is a journalist, who co-founded Serambi Indonesia newspaper in Banda Aceh, he never encouraged me to be a journalist. There was always a reason for his objections," he told The Jakarta Post recently.

But despite his love for journalism, there was a time Nezar lost all hope for it, tossing aside his ambition because he thought that being a journalist would not lead to anything positive.

"As a student activist I learned that there is no press freedom, so my priority was to bring the then dictatorship to an end," said Nezar, who was elected as chairman of the Alliance of Independent Journalists (AJI) in January.

Born in Sigli, Aceh, on Oct. 5, 1970, Nezar spent one year studying agriculture at Syiah Kuala University in Banda Aceh. He then went on to study philosophy at Gadjah Mada University, where he was active in various organizations including the controversial Solidarity of Indonesian Students for Democracy (SMID).

Nezar, who co-founded SMID in 1992, said the organization was established to give students a forum to fight for their rights, as student organizations had been hijacked by the government.

After the Democratic People's Party (PRD) was accused by the New Order regime of engineering the riot of July 27, 1996, SMID, as an allied student organization, was also blamed and its members found themselves on the run.

Nezar was secretary-general of SMID at the time. On March 13, 1998, Nezar and two other SMID members, Mugiyanto and Aan Rusdyanto, were forcibly taken by the military from their cheap apartment block in Klender; they were tortured and interrogated for three days before they were handed over to the Jakarta Police.

He was held until June so he could only hear the roaring of the May 1998 political upheaval from his cell.

"I noticed that the police were very busy and when I vaguely heard the song *Gugur Bunga' *Flower Fall* from behind the bars I knew that students had died," he said. "I felt so sad that I could not be out there with my friends."

After being released by the police, Nezar became a volunteer for the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) to help find some activists that were still missing. He also helped established Kontras Aceh.

"I have overcome my trauma of being kidnapped but I still have a kind of bad dream about my friends who were kidnapped and never returned," he said. "Every time I see any news about them, I always feel uneasy."

Nevertheless, Nezar, whom former SMID colleague Coen Hussein Pontoh described as a "highly skilled theoretician and organizer who talks little", adding that "in his hands the SMID was run well", recovered his dream to be a journalist.

When other 1998 activists joined political parties or went into the civil service, Nezar decided to become a journalist. In 2000, he joined Tempo magazine.

The father of three agreed he built his career with the magazine relatively quickly, but said he never used his fame as an activist to climb the newsroom hierarchy.

"It has been fast but I have been through all the positions that a journalist should have. I started as a cadet reporter, reporter and then editor."

In May 2008, he and some of his fellow Tempo journalists founded www.vivanews.com, a website under tycoon and politician Aburizal Bakrie.

His decision to work with the tycoon sparked criticism among journalists and the pro-democracy movement. Some regarded it as a backward movement but Nezar, who won the International Federation of Journalists' Journalism for Tolerance Award in 2003 for his report on the May 1998 riot, titled "The Razing of Jakarta", has his own argument.

"It's a professional world and I want to prove that I am a professional journalist," he said. "It is an uncontested fact in the media industry that we will always work with businesspeople. Wherever you go, you will always come across the problem of ownership."

He might once have been an advocate of social democratic ideologies, but now argues that the best journalists can do is to admit they are living in the world of the capitalist media industry whose main aim is profit.

With this awareness on the capitalist environment, a journalist will know how to deal with media ownership, which has been described as one of the obstacles in the development of press freedom.

Nezar believes journalists should make themselves credible and professional in the eyes of media owners, which will help them to negotiate with the owners over independence.

"If you want to create a credible press, you should tell the owners right from the beginning that you want independence. I did have that guarantee," he said. "I realize that there is no total independence and the owners always want to intervene, but the space for negotiation should always be open."

He added that media owners should be told that by intervening in the newsroom, they have started to kill their own business.

His decision to quit Tempo to work for an online media outlet was partly due to his experiences while doing a Ph.D. in international history at the London School of Economics, which he completed in 2007.

"On the Internet we can find quality journalism. I am big fan of The Guardian newspaper but I never bought a copy of it because it available on the Internet," he said.

"It's strange that being fast seems to be an absolute necessity for online media in Indonesia, but at the same time they sacrifice quality. Online media could become the very first to provide news and information without sacrificing quality."

Nezar, who was AJI secretary-general from 2002 to 2005, said the Indonesian press had been enjoying better freedom since the 1998 political reform but remained under threat.

Among the problems he cites are that some laws continue to threaten press freedom, the court remains ambivalent about whether a media case is a civil or criminal matter, and the public - and even journalist associations - are divided over the meaning of press freedom.

"The threats of violence that became a trend during the early years of political reform are decreasing but the systematic effort by the powerful to reduce press freedom is increasing," he said.

As the chairman of the AJI, Nezar said it was time to bridge the gap of perception about press freedom among the public, the state and even journalists.

He said that although journalists should not enjoy special privileges as citizens, the profession is related to the public interest and should be protected by special laws in order to uphold democracy.

"Press freedom is not only for the benefit of the media or journalists," he said.

"It's part of the freedom of expression, which is a basic right for the people. It is not only journalists who will suffer, but the public also will suffer if it is neglected.

Monday, February 09, 2009

Creativity can restore the lost soul in Indonesian journalism

Mon, 02/09/2009 5:12 PM | Headlines

Journalism today isn't what it used to be 50 or 60 years ago, and the one element that is sorely missing is its soul, says Rosihan Anwar, Indonesia's longest serving and living journalist. At 87, Rosihan was present and was reporting almost all the important turns in the modern history of Indonesia, going back as far as the independence struggle against Dutch colonialism in the late 1940s. During his career that spanned more than six decades, he has had several brushes with the law with different regimes and spent time behind bars because of his work. Still writing prolifically for several publications (I need the money, he says), Rosihan talked to The Jakarta Post's Sabam Siagian, Endy M. Bayuni and Matheos V. Messakh at his home in Menteng, Central Jakarta, in connection with National Press Day, which falls on Monday.

The Jakarta Post: How has journalism changed compared to when you started?

Rosihan Anwar: In those days, we saw ourselves as the fighting press. Now, we have a capitalist press, one dominated by big money. The family-owned newspapers that proliferated in the 1940s as part of the independence struggle are mostly gone. The few that are still around live a subsistence life, or have merged with big companies.

Can journalists do anything about it?

You can't fight the big money.

How would you characterize the fighting press?

In those days, there was solidarity among journalists, even when we competed against one another. Today, that element is missing. Journalists from the established media don't care about the fate of colleagues in other publications. Everyone is for himself. I am not being nostalgic, but in newspapers that I started, my salary as editor-in-chief was not that much more from my deputy. The spirit of socialism was there.

But didn't you have your differences with other prominent journalists then?

I was constantly fighting with B.M. Diah *founder of family-owned Merdeka daily*. I enjoyed fighting with him. But in spite of our differences, we remained true friends. We would use expletives to insult one another when we were angry, but never to the point of breaking up our friendship. The same with Mochtar Lubis. We had our political fights then, but we stayed friends to his death.

What else is missing in today's journalism?

Traditionally, the press sees itself as fighting for the interests of the oppressed, the marginalized, and in those days, we risked being sent into exile or jail. We tried to pay attention to the interests of the people.

You don't think that still exists today?

Sure, it's there. The press, for example, covered how the floods affected the people, and helped to raise the government's attention. But the press would drop the story after a few days before the problem is resolved and move on to the next story. It's the same with print and with broadcast media.

So the press has the responsibility to make sure that problems are resolved?

It's what I call the crusading press. The press has a duty to the public. You should go beyond the news.

Instead, we see a market press, one that caters to the market, and one that engages in sensationalism. Publications are more segmented into sections, one for fashion, one for sports and so on. That's tabloid journalism. When you cater to the market, you cater to the lowest taste.

So what can journalists really do?

Don't blame the journalists. They are products of the time. The key is in the hands of publishers and the editorial boards. But as long as journalism is concerned only with profit, it is losing its soul.

There are too many interest groups to cater to. That's what you get in a liberal capitalist system. The media is dictated by circulation and ratings.

How do journalists then stay relevant in this kind of environment?

Journalists must make sure they have bargaining power. At the French newspaper Le Monde, for instance, the editors could tell the publisher to stay away. "Don't touch the story," they would tell the publisher.

Journalists need to be creative and find opportunities to stay relevant.

I don't think you need to be too pessimistic about your job. But you need to be creative, and in crusading journalism, you need to be prepared to make sacrifices.

What about the environment, there is press freedom in Indonesia, right?

Our freedom is still being constrained, not so much by the government as in the past, but by pressure groups. Those thugs in white robes, for example. They are scandalous.

We need to have a free and independent press for our nation-building process. The Indian model of development, for instance, is based upon democracy, where a free press is essential. The Indian model is messy, chaotic and almost unplanned, but as the saying goes, the economy continues to grow while the government sleeps.

We must fight for the freedom of the press.

So it's not all a lost cause working as a journalist in Indonesia?

No. Realistically, profit is important. But surely as a human being, you still have your conscience, and that at times you feel the need to respond whenever you hear a cry of despair.

Rosihan Anwar: The last Mohican of Indonesian journalists

Matheos Viktor Messakh , THE JAKARTA POST , JAKARTA | Mon, 02/09/2009 10:08 AM | People

JP/Ricky YudhistiraJP/Ricky Yudhistira

Sharp, bright and straightforward are three words that best describe legendary journalist Rosihan Anwar.

At 87, the man known as “the last of the Mohicans of Indonesian journalism” still regularly writes columns for several national media, such as the Cek&Ricek tabloid, the Waspada newspaper and the Business News newspaper or Jawa Pos.

“I will continue to write until I drop dead,” he told The Jakarta Post, laughing at his modest home in Menteng, Central Jakarta.

Citing his best friend Mochtar Lubis, who suffered from Alzheimers during his final years, Rosihan said the main reason he wanted to write was to prevent senility.

He also writes for his life.

“I have to write because there is no social welfare in this damned country. I have no pension so I have to write,” said the author of more than 40 books. The last book he authored was Petite Histoire Indonesia, on Indonesian history.

In his study room, he wrote all his articles using his 40-year-old Facit 1620 typewriter. A small bed is nearby, a place is where he would lay down when he tired.

Writing did make him sharp. Smoothly, he could rehearse the contents of a book he read during high school, such as Stefan Sweig’s Marie Antoinette, one of his favorites.

Rosihan was born on May 10, 1922 in Kubang Nan Dua, West Sumatra. His father, Anwar Maharaja Sutan, was a Demang, or a prominent local leader in Padang, West Sumatra.

He finished his studies at the Dutch elementary school for natives or Holland Inlandesche School (HIS) in 1935 and the Dutch colonial secondary school or Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) in 1939, both in Padang.

He continued his education at the prestigious Dutch colonial high school or Algemeene Middelbare School (AMS) in 1942 in Yogyakarta.

Rosihan stayed at his teacher, Tjan Tjoe Siem’s, house where he had the opportunity to read Siem’s collection of books.

His style of writing, he admitted, was influenced by Austrian writer Stefan Sweig, which displays a broad knowledge of many historical figures and is very well-written.

Rosihan said he became a journalist by accident in April 1943 when he joined Asia Raya, the only newspaper allowed to be circulated by the Japanese military during the Japanese occupation of Indonesia.

At that time, he had passed a test to become a prosecutor, but he needed money as his parents did not provide him with financial assistance.

“It never crossed my mind to become a journalist. When I finished high school, I wanted to go to the Netherlands to study philology. However, fate brought me to journalism,” said the man who speaks many foreign languages.

On Oct. 1, 1945, Rosihan became an editor of the Merdeka daily newspaper, but because of a conflict with B.M. Diah, he quit the paper on Oct. 7, 1947. He later founded the Siasat magazine on Jan. 1, 1947 and became the chief editor until the magazine died in 1957.

In 1948 he also founded the Pedoman newspaper and became its chief editor until former president Sukarno forcibly closed the newspaper in 1961, and later president Soeharto did the same in 1974 for its criticism of the authoritarian regime.

Rosihan married Siti Zuraida Sanawi on April 25, 1947. He met Siti Zuraida at the Asia Raya newspaper and they have two daughters, one son, six grandchildren and two great grandchildren.

The man, who was regarded by former president Sukarno as “a good boy” in terms of his attitude toward women, said he never questioned the judgment of his wife.

“When former president Soeharto appointed me ambassador to Vietnam, she said there was no point going there while our children stayed in Indonesia. I refused the appointment, which made Soeharto angry.”

As a journalist who has lived through the Dutch colonial period, the Japanese occupation, and independence, Rosihan has had many experiences a journalist can be proud of.

He was there during the Nov. 10, 1945, battle in Surabaya and witnessed other battles during the revolution.

He covered numerous events such as parliamentary meetings during the revolution, negotiations between Indonesian delegations and the Netherlands, the early trips of former president Sukarno and vice president Mohammad Hatta as well as attending the Malino Conference in Malino, South Sulawesi.

“I thank God that I was present at every crisis in Indonesian history,” he said.

He also had experience as a correspondent for several foreign media publications, including Australia’s The Age, the Hindustan Times in New Delhi, London-based news agency World Forum Features, and the Asian weekly in Hong Kong (1967-1971).

From 1976 to 1985 he was a correspondent of Singapore’s The Straits, and the New Straits Times in Kuala Lumpur. The two newspapers only terminated his service because he was already 63 years old.

Old journalists never die; they only fade away. Rosihan Anwar is one of them.

Wednesday, January 07, 2009

Effendi laments loss of good journalism

Matheos V. Messakh , The Jakarta Post , Jakarta | Fri, 12/26/2008 11:02 AM | People

JP/P.J. LeoJP/P.J. Leo

JAKARTA: Communications expert Effendi Gazali is worried about the state of Indonesian journalism.

TV journalism, he says, has become drowned in “media routine”, failing to probe the causes of problems, while the print media has embraced an “entertainment” style and is cutting space for in-depth stories.

“They (TV channels) seem to have routine news about many things. They know there will be floods in Jakarta, or a chemical fertilizer scarcity,” he told The Jakarta Post. “They’re proud to be the first to report such problems but never question why these things happen.”

As for print media, he has noticed that some newspapers and magazines have embraced an entertaining style, with other more “serious” media reducing their columns and space, resulting in shallow reports.

“I’m not against the use of more entertaining language and symbols in news presentation, but it should be used only as a way of presentation. The real function of journalism — to educate — should be still taken into account,” he said. —JP/Matheos V. Messakh

Tuesday, June 14, 2005

Democratic significance of alternative media

There is a long and continuing tradition of alternative media being produced to challenge the discourses of mainstream media. In the UK, there had been ‘a persistent tradition of small radical publications’ since the early 19th century (Royal Commission, 1977:40), even can be trace back further in the 16th (see Harcup, 2003: 357).

But what is the journalism of alternative media? How is it different from mainstream journalism? Why do they tend to emerge during the periods of heightened social tension? If the alternative media is the alteration to mainstream media, how great is the ability of alternative media to play a counter-hegemonic role in relation to mainstream media? Is there any democratic potential of alternative media in contemporary, mass-mediated societies?

While the sheer number and diversity of alternative media make developing a single, all-encompassing definition of such media difficult, scholarship on alternative media suggest how these are different from mainstream media. Most generally, alternative media could be defined as media devoted to providing representations of issues and event which oppose those offered in mainstream media and to advocating social and political reform. Some scholars divide alternative media into “oppositional” and “advocacy” media, depending on which of these goals is most central to their mission.

However, it may also be useful to conceive of these as different, but closely related, goals of alternative media. Indeed, in one of the most comprehensive overviews of alternative media to date, Downing (2001: 45) shows that such media typically perform a dual function as “counter-information institutions” and “agents of developmental power”. Similarly, Albert (1997: 2) argues that such media are characterised not only by their critiques of mainstream media, but also by the alternative values and frameworks that govern their organisation.

The commitment on the part of alternative media to providing counter-information to that offered by mainstream media and to advocating social and political reform manifests itself in their organisational structure, news coverage and, not least importantly, the relation between journalists and audiences. Exemplifying what scholars of alternative media variously refer to as a “self-managed” (Downing, 2001), or “non-hierarchical” (Atton, 2002, Albert, 1997) form of organisation, alternative news coverage is generally produced by the same people whose concerns it represents, from a position of engagement and direct participation (Traber, 1985). Alternative media aim to include people normally excluded from mainstream media coverage (Atton, 2002: 4), whether by featuring them in news or by producing content relevant to their everyday lives (Atton, 2002: 11).

One defining characteristic of alternative media is their close relationship to social movement. Downing (2001, chapter 3) shows that alternative media have served as vital conduits for the political agendas of social movements as well as helped ignite social movement through their advocacy of various disenfranchised social groups. Similarly, Atton (2003: 267) argues that alternative media privileges a journalism that is closely wedded to notions of social responsibility, replacing an ideology of ‘objectivity’ with overt advocacy and oppositional practices.
Another characteristic of alternative media –highlighting its importance- is its tendency to emerge during periods of heightened social tension. Examining the emergence of alternative press in the 1960s, Stanley Harrison (quoted in Harcup, 2003: 358) said:

From diverse backgrounds, a hundred small Davids emerged to challenge –or simply to mock- the press Goliath. Technically, this dissident press ranged from professionally produced and printed journals to roneoed sheets, and in its contents mirrored a wide range of protest movements large and small. Its unifying cause was the rejection of the media themselves.

Furthermore, observing the new arrivals of alternative press, the Royal Commission offered following explanation of the role of alternative papers:

The existence of an alternative press is important for two reasons. First, the right of minorities to publish their views without undue difficulties is at the heart of the freedom of the press. Second, one of the functions of a press in democratic society is to reflect and impart the opinions of the widest range of articulate interests. A multiplicity of alternative publications suggests dissatisfaction with an insufficiently diverse established press, and an unwillingness or inability on the part of major publications to provide space for the opinions of small minorities. On this view, the alternatives press provides at least some of the diversity lacking among stable and respectable publications. (Royal Commission, 1977:40)

This benign ‘establishment’ view of the alternative press implicitly explained that alternative press sprang up to challenge the hegemony of the established press. Because journalists in the mainstream media tend to rely upon official sources as the basis for their new stories, those in position of social and political power have considerable ability to influence what is covered in the news (McChesney, quoted in Harcup (2003: 361; also see Herman and Chomsky, 1994: 18-25). For McChesney, the result is a media system and journalistic output in which ‘consumerism, the market, class inequality, and individualism tend to be taken as natural and often benevolent, whereas political activity, civic values, and anti-market activities tend to be marginalised or denounced’ (see Harcup, 2003: 361). To explore further the role of alternative press, Harcup offer a comparative analysis of the treatment of a major ‘riot’ story by to local, northern English papers, one an established evening daily, the other a radical community publication. He finds in the ‘different cast of voices’ used by a latter consistent tendency to privilege voice from below, news source at the bottoms of news hierarchy over the traditional spokespeople taken from elite, professional group in society (see Harcup, 2003: 362-70). Such journalism not only finds common cause with its community through advocacy; its explicit connections with the public sphere of that community serve as its rationale for seeking amongst that community fro its news sources.

Given such alternative goals and practices, and given the differences to mainstream, how is one to asses the democratic significance of alternative media? One fruitful way of approaching democratic role of alternative media is to consider whether such media constitute an alternative public sphere, as theorised by Jurgen Habermas (1989). In brief, Habermas argues that the development of early modern capitalism brought into being an autonomous arena of public debate. He traces the evolution of the ‘bourgeois public sphere’ –a public space between the economy and the state in which public opinion was formed and ‘popular’ supervision of government was established- from seventeenth century to the first half of the nineteenth century. Thereafter, he argues, the public sphere came to be dominated by an expanded state and organised economic interest. A new corporatist pattern of power relations were established in which organised interests bargained which each other and with the state, while increasingly excluding the public. Therefore, there is a need of a public sphere which represents an ensemble of discursive spaces between the civil society and the state where ordinary citizens, either on their own or as representatives of larger social groupings, can debate public issues of concern to them. The debates, which ideally are unconstrained by political and economical elites, are aimed at the formation of public opinion and the shaping of governmental conduct (Habermas, 1995: 238-41; Curran, 1991: 83; Allan, 1997: 297-303).

Within this theoretical framework, alternative media can, as both Atton (2002: 35) and Downing (2001: 29) note, usefully be seen to constitute an “alternative” public sphere in explicit opposition to the “official” public sphere of mainstream media with their imitate ties to political and economical elites. Indeed, in contrast to mainstream media, which consistently have been found to exclude to voices of ordinary citizens as well as to trivialise, marginalise and at the time even demonise social movement, alternative media offer sympathetic venues for ordinary citizens’ views. In this respect, the short-lived existence of many alternative media need not necessarily be seen, as the former alternative media research group Comedia (1984: 97) suggests, as a sign of a lack of financially viable modes of operation, but rather as a manifestation of what Atton (2002: 50) call the “mutual” and “synergetic” relationship between alternative media and the alternative public sphere. Alternative media tend to flourish during periods of social and political upheaval, while languishing during periods of relative social and political calm. The mushroom of more than a hundred factory newspapers produced by shopfloor militant around the UK during the General Strike of 1926 is an example (Harcup, 2003: 358). There have been a multiplication of alternative press in the 1960s perpetuated by dissatisfaction toward an insufficiently diverse established press, and an unwillingness or inability on the part of major publications to provide space for the opinions of small minorities (Royal Commission 1977: 40 cited in Harcup, 2003:358) or the increasing popularity of alternative media (namely religious media, anti-capitalist media and student press) in Indonesia in 1990s as a reaction toward state repression (Aditjondro, 1995), for instance.

The democratic significance of alternative media resides not only in their efforts to broaden the scope of public debate by introducing topics and participants generally excluded by mainstream media, but also in the modes of discourse applied. In contract to the Habermasian ideal of rational-critical discourse, alternative media typically allow for a multitude of discourse forms “whose communicative trust”, as Downing (2001: 52) notes, “depends not only on closely argued logic but on their aesthetically conceived and concentrated force”. Similarly Atton (2002: 15) shows that one of the defining characteristics of alternative media is their experimentation with both the form and the content of coverage.

While the notion of an alternative public sphere offers a useful framework for elucidating the democratic significance of alternative media, it is also possible to think of such media as constituting a sphere of multiple alternative publics. Although alternative media, as Atton (2002: 82) notes, often operates in temporal alliances to achieve specific goals, many such media serve their interests of minute social groups whose particular concern may or may not overlap with those of other social groups. Indeed, both Atton (2002: 156) and Downing (2001: 29) invoke Fraser's (1990) widely cited notion of “subaltern counterpublics” to indicate that alternative media represent parallel, and at times overlapping, discursive spaces where participants can debate public issues of particu­lar concern to them.

Conceptualised as a sphere of multiple alternative publics, the democratic significance of alternative media also needs to be assessed in term of their external reach. Following Keane's (1995) three-part typology of “micro” (local), “meso” (regional/national) and “macro” (global) public spheres, it is useful to consider whether particular alternative media are able to reach wider, especially other alterna­tive, publics.
At one end of the spectrum are “micro” pub­lic spheres represented by alternative media like public access cable television stations. While such outlets are available to the public on a non-discriminatory basis, operate indepen­dently of the editorial control of cable station managers and offer participants opportunities to speak freely on topics of their choice, their democratic significance is compromised by a predominantly local orientation that, among other issues, manifests itself in a lack of access to people residing outside the immediate com­munity, a lack of financial support for distributing programming among different stations and a resulting lack of ties to broader spheres of public debate (Aufderheide, 1992). At the other end of the spec­trum, alternative media like the Indymedia net­work could be seen to represent a “macro” public sphere. The Indymedia network not only offers geographically dispersed participants op­portunities to debate issues and events of com­mon concern, but also offers opportunities to collaborate on activist initiatives of a global reach (Eagleton-Pierce, 2001). In between the micro public spheres of public access cable television stations and the macro public sphere of the Indymedia network are “meso” public spheres like that of the Pacifica Radio Network in US (Klein, 1999) or Radio 68H in Indonesia, which produces and distributes programming on a national scale to numerous local radio stations.

Democratic significance of alternative media cannot only be pertain by opposition from outside mainstream media, but also can be pertain by reform journalism practice from within. Mainstream media committed to the “public or “civic” journalism movement could further their democratic goals by deploy alternative media practices Atton (2002: 152). Such borrowings are most likely to occur among media sharing similar journalistic ideologies.

Although advocates and practitioners of pub­lic journalism, unlike those of alternative me­dia, attempt to reform journalistic practices from within, as opposed to from outside, main­stream media, there are significant similarities between their democratic goals. Most impor­tantly, like alternative media, news organiza­tions committed to public journalism pursue the overarching goal of increasing citizen par­ticipation in democratic processes. This is ac­complished, among other ways, by focusing attention on issues of concern to citizens; re­porting on those issues from the perspectives of citizens rather than politicians, experts and other elite actors; offering citizens opportunities to articulate and debate their opinions on is­sues; elaborating on what citizens can do to address those issues; organizing sites for citizen deliberation and action such as roundtables, community forums and local civic organisa­tions, and following up on citizen initiatives through ongoing and sustained coverage (see Merritt, 1998).

Despite these similarities, attending to certain differences could help further public journal­ism’s democratic goals. First, and perhaps most importantly, although news organisations prac­ticing public journalism have been involved in various efforts to increase citizen participation in democratic processes, they have generally refrained from promoting particular outcomes. While this position of political neutrality reflects a long-standing demand to distinguish between “doing journalism” and “doing poli­tics”, such a position ren­ders news organisations committed to public journalism, unlike alternative media, “incapable of promoting social change” (Glasser, 1999: 10). Indeed, as Glasser notes, public journalism’s apolitical stance “makes it difficult for journalists to join forces...with any part of the community associated with political or partisan interests...Unwittingly or not, then, public journalism's fear of advocacy iso­lates the press from the very centers of power that are likely to make a difference locally, regionally, nationally, and even globally” (p. 10). Thus, instead of partnering only with politically benign organizations like non-profit foundations, universities and local civic groups, news organizations practicing public journal­ism should, like alternative media, join forces with political parties, trade unions, professional associations, local reform movements and other special interest groups.

The problem with public journalism's fear of advocacy also manifests itself in the kind of mobilising information provided. While news organisations committed to public journalism, like alternative media, offer significantly more mobilising information than mainstream media more generally, there are good reasons to question the kind of mobilizing information provided. Most importantly, these news organisations typically limit themselves to encouraging citizens to par­ticipate in voluntary community interventions (Pauly, 1999: 146). This emphasis on volun­tary community intervention, however, is likely to create a false sense of participatory involve­ment which serves entrenched elite interests (Glasser, 1999: 10) and/or increases public cynicism toward government and politics, the very cynicism public journal­ism hoped to reduce if not eliminate (Iggers, 1998: 150). A more constructive approach to citizen participation would be to follow the example of alternative media and advocate measures that correspond to the nature of particular issues under investi­gation. This would require news organisations to carefully consider whether given issues can be adequately addressed through voluntary community intervention or whether they re­quire intervention of more deep-seated, sys­temic character as well as to consider whether given issues can be adequately addressed through local intervention, whether citizen-­based or systemic, or whether they require in­tervention of regional, state, national or even international scope. Relatedly, while several studies have found that news organisations practicing public jour­nalism, like alternative media, include compar­atively more citizen sources than mainstream media more generally (see Ken­namer and South, 2002), these news organisations tend to reproduce conventional divisions of labor between citizens and experts. Most importantly, citizen testi­mony is often used as a backdrop against which experts offer, in conventional top-down fashion, substantive explanations of problem causes and solutions. A more constructive approach would be to follow the example of alternative media and place citizens and experts on a more equal footing in outlining potential solutions to prob­lems.
Finally, while news organisations committed to public journalism, like alternative media, have been involved in various efforts to chal­lenge conventional, hierarchical journalist-­audience relations, such as by offering citizens opportunities to articulate and debate their par­ticular views on given issues, these news orga­nisations have retained the power of journalists to set the media agenda. As such, public jour­nalism represents a “conservative reform move­ment [in that] it speaks loudly of the public but addresses itself to a professional group without challenging that group’s authority” (Schudson, 1999: 118-19). Short of eradicating the dis­tinction between journalists and audiences’ characteristic of many alternative media, news organisations practicing public journalism could increase the agenda-setting power of citi­zens by enhancing their public accountability. This could be accomplished in practice, as Schudson (1999: 122) notes, by implementing citizen media review boards and national news councils, or require that news organisations be answerable to governmental or community bodies.

Alternative media have been dismissed as inhabiting an ‘alternative ghetto’ and as exemplifying ‘radical failure’ –failure to attract advertisers, failure to operate in a businesslike manner and failure to reach significance audiences (Harcup, 2003: 356). However, the very ‘amateurishness’ of many alternative media, such as the alternative newspaper, could also be seen as a strength rather than a weakness; a success story in terms of their socio-cultural import, their opportunities for reflexivity and their prefigurative politics of organising.
The journalism of alternative media does indeed differ from mainstream journalism. Whereas the mainstream has a tendency to privilege the powerful, alternative media set out to privilege the powerless and the marginal; to offer a perspective ‘from below’ and to say the ‘unspoken’. Alternative and mainstream not only used a different casts of sources, they even tend to have different relationship between producers and sources, with alternative media sometimes blurring the lines between the two. Alternative media, then, can be considered as inseparable from alternative public sphere(s), opening up the possibility of empowering narratives of resistance for counter-publics. Alternative media could also offer the possibility of subverting the dominant discourse by providing access to alternative voices, alternative arguments, alternative sets of ‘fact’, and alternative way of seeing, all of whose citizens may be able to use to engage critically with the output of mainstream media. In this way, alternative media can provide arenas for ‘subcultural or class-specific public spheres’ to compete with the dominant hegemonic public sphere (Habermas, 1995: 425-6). The alternative media are not just contesting physical space, but also ideological space, the space in which ideas circulate. Alternative media could also potentially inform the practices of reform-oriented news media. The technology and language may change, and project will no doubt continue to come and go, but the existence of a counter-hegemonic journalism in alternative media demonstrates, in practice that there are alternative ways of seeing the world and other stories to be told.

3,125 words

REFERENCES
Aditjondro, George J. (1995). Bulletin versus Bullets: The Politics of Alternative media in Indonesia [online], Perth: Centre for Asian Studies of the University of Western Australia. Available at: http://www.hartford-hwp.com/archives/54b/036.html [Accessed 15 June 2004]
Albert, Michael (1997). What Makes Alternative media Alternative? [online], Z Magazine. Available at:
http://www.zmag.org/ZMag/articles/albertoct97.htm [Accessed 14 June 2004]
Allan, Stuart (1997). “News and the public sphere” In: Michael Bromley and Tom O’Malley (ed), A Journalism Reader, London: Routledge, pp. 296-329.
Atton, Chris (2002). Alternative Media, London: Sage.
Atton, Chris (2002b). ‘News Culture and New Social Movement: radical journalism and the mainstream media’. Journalism Studies 3(4), pp. 491-505.
Atton, Chris (2003). What is ‘alternative’ journalism? Journalism, 4 (3), 267-272.
Aufderheide, Patricia (1992). “Cable Television and the Public Interest”, Journal of Communication, 42 (1), pp. 52-65.
Comedia, (1984). The Alternative Press: the development of underdevelopment, Media, Culture & Society 6 (1), pp. 95-102.
Curran, James (1991), ‘Mass Media and Democracy: A Reappraisal’, in: James Curran and Michael Gurevitch, ed., Mass Media and Society. London: Arnold, 1991, pp. 82-117.
Downing, John, (2001). Radical Media: rebellious communication and social movements, Thousand Oaks, CA: Sage.
Eagleton-Pierce, Matthew (2001). ‘The Internet and the Seattle WTO Protests’, Peace Review 13 (3), pp. 331-37.
Glasser, Theodore (1999) ‘The Idea of Public Journalism’, in: Theodore Glasser, ed., The Idea of Public Journalism, NY: Guilford Press, pp. 3-18.
Habermas, Jurgen (1995). ‘Institutions of the public sphere’, in: Oliver Boyd-Barrett & Chris Newbold, eds., Approach to Media, A Reader, London: Arnold, 1995, pp. 235-243.
Harcup, Tony (2003). ‘The unspoken – said’: The journalism of alternative media, Journalism, 4 (3), 356-76.
Herman, Edward & Chomsky, Noam (1994) Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, London: Vintage.
Iggers, Jeremy (1998) Good News, Bad News: journalism ethics and public interest, Boulder: Westview Press.
Keane, John (1995). Structural transformations of the public sphere, Communication Review, 1(1), pp.1-22.
Ken­namer David & South, Jeff (2002). ‘Election Coverage Reflects Civic Journalism Values’, Newspaper Research Journals 23 (4), pp. 34-45.
Klein, Hans (1999) ‘Making It Happen Now’, Peace Review 11(1), pp. 41-52.
Merritt, Davis (1998). Public Journalism and Public Life: why telling the news is not enough, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Pauly, John (1999) ‘Journalism and the sociology of public life’, in: Theodore Glasser, ed., The Idea of Public Journalism, NY: Guilford Press, pp. 341-51.
Schudson, Michael (1999) ‘What public journalism knows about journalism but doesn’t know about public’ in: Theodore Glasser, ed., The Idea of Public Journalism, NY: Guilford Press, pp. 118-33.Traber, Michael (1985). Alternative Journalism, Alternative Media, London: World Association for Christian Communication.